Setelahnya, laporan yang diterima Dinkes Provinsi Bengkulu tersebut, Pemerintah Daerah bisa mengecek mana masyarakat yang masuk dalam kuota UHC yang dibayarkan pemerintah untuk nanti dikoordinasikan ke BPJS Kesehatan.
Kalau kuota yang dibayarkan masuk dalam anggaran pemerintah bisa diaktifkan langsung, na kalau yang tidak itu yang susah proses mengaktifkannya ini harus lapor ke Dinkes terus BPJS baru bisa diaktifkan,” tambah Sekda Isnan Fajri.
Lebih lanjut Isnan juga menyampaikan, masyarakat Bengkulu saat ini masih banyak yang belum mengetahui menakisme mengàktifkan kepesertaan UHC sehingga hal ini diperlukan sosialisasi yang mendalam.
Ini agak berbelit, tim Dinkes ini mengecek terdaftar di kabupaten atau di provinsi, masalahnya ini masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif minta aktif di Rumah Sakit tapi mekanismenya itu harus lewati dinkes dulu, kita ini kurang sosialisasi mendalam,” tutupnya. *** Rls. ( Budi. R )
